Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Fikri Faqih saat mengikuti Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2024 bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar dan jajaran terkait di Gedung Senayan DPR RI. Foto: Munchen/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Menyoroti evaluasi pelaksanaan ibadah haji tahun 2024, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Agama (Kemenag), untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji 2025, terutama dalam aspek pelayanan jemaah. Permintaan tersebut disampaikan Fikri saat Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2024 bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar dan jajaran terkait di Gedung Senayan DPR RI.

Dalam rapat yang turut dihadiri oleh Wakil Menteri Agama RI Romo Syafi'i, Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) KH Mochamad Irfan Yusuf, dan Dirjen PHU Hilman Latief ini, Fikri menyampaikan pentingnya evaluasi yang mendalam untuk menghindari kendala yang sama di tahun mendatang. Fikri mengusulkan agar Kemenag melibatkan berbagai pihak melalui forum diskusi kelompok terpumpun (DKT) atau konsinyering guna memastikan setiap permasalahan terselesaikan tuntas.

"Kami menyarankan perlunya diskusi terarah agar permasalahan yang pernah terjadi tidak terulang lagi," ujar Fikri, mengacu pada ketidakhadiran Menag pada rapat evaluasi haji periode lalu yang sempat memunculkan ketidakpuasan di kalangan legislator.

Efisiensi Dana dan Potensi Penghematan

Di sisi lain, Fikri mengapresiasi efisiensi dana haji tahun 2024 yang mencapai Rp 601,3 miliar, yang sebagian besar berasal dari penggunaan nilai manfaat. Fikri menyarankan agar dana efisiensi ini dapat dialokasikan untuk subsidi biaya perjalanan haji 2025, mengurangi beban biaya per jemaah hingga sekitar Rp 2,8 juta. 

Selain itu, ia juga menyarankan agar masa tinggal jemaah di Arab Saudi dipangkas dari 40 hari menjadi 30 hari. Menurutnya, opsi ini memungkinkan dengan memanfaatkan tiga bandara tambahan di Saudi, seperti Thaif, Yanbu, dan Qashim, sehingga penghematan biaya akan lebih optimal. “Dengan lobi tingkat tinggi antara Indonesia dan Saudi, masa tinggal jemaah dapat dikurangi hingga 30 hari saja,” jelasnya.

Masalah Kinerja Maskapai dan Potensi Ekonomi Haji

Fikri juga menyoroti ketidaksesuaian waktu keberangkatan yang dialami maskapai Garuda Indonesia dibandingkan Saudi Airlines. Berdasarkan data, ketepatan waktu Garuda berada di 78,5% untuk keberangkatan, sementara Saudia mencapai 96,54%. Fikri berharap Kemenag mempertimbangkan catatan ini dalam menentukan maskapai untuk penyelenggaraan haji tahun depan.

Selain aspek transportasi, Fikri menyoroti potensi ekonomi dari pelaksanaan haji, seperti pemanfaatan daging dam, ekspor bumbu nusantara, dan makanan siap saji. Ia menjelaskan, “Potensi nilai daging dam dari seluruh jemaah haji reguler setara dengan Rp 511 miliar, nilai ini sangat besar dan harus dikelola dengan baik.”

Meski survei dari BPS menunjukkan peningkatan skor kepuasan jemaah haji tahun ini, Fikri merasa perlu dilakukan survei pascapelaksanaan haji untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat. Menurutnya, survei selama pelaksanaan dapat mempengaruhi objektivitas hasil, karena jemaah biasanya masih dalam kondisi emosional yang tinggi. Dengan berbagai masukan dan catatan tersebut, DPR RI berharap penyelenggaraan haji 2025 dapat memberikan pengalaman lebih baik dan lebih nyaman bagi jemaah. (ssb/aha)